Sosialisasikan BPJS Ketenagakerjaan, Ini Harapan Sri Meliyana Kepada Masyarakat Kab. Lahat
LAHAT, Digitalterkini.com — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Gerindra Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, Ir. Sri Meliyana, bersama BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Lahat menggelar sosialisasi program perlindungan bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), Kamis (4/11/2026). Kegiatan berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Lahat dan dihadiri oleh perwakilan berbagai kelompok pekerja mandiri dan sektor informal.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lahat, Mario Ashar, menjelaskan perbedaan lingkup perlindungan yang diberikan lembaganya dibandingkan BPJS Kesehatan.
“BPJS Kesehatan melayani saat kita sakit. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Perlindungan ini berlaku sejak berangkat dari rumah menuju tempat kerja hingga kembali ke rumah,” jelas Mario.
Ia menambahkan, iuran bulanan untuk program ini sangat terjangkau, yaitu hanya Rp16.800 per bulan.
Sementara itu, Ir. Sri Meliyana menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah memberikan perlindungan bagi pekerja sektor informal, seperti petani, pedagang, pengemudi, tukang ojek, dan pelaku usaha mikro.
“Pemerintah memberikan kesempatan kepada pekerja mandiri untuk melindungi diri. Cukup dengan iuran Rp16.800 per bulan, masyarakat sudah terlindungi dari risiko kecelakaan kerja dan mendapatkan jaminan kematian senilai Rp42.000.000,” ujar Sri Meliyana.
Program ini diselenggarakan atas asas gotong royong, di mana peserta saling mendukung untuk kesejahteraan bersama. Sri Meliyana mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini dan mendaftarkan diri sebagai peserta.
“Dengan Rp16.800 per bulan, kita memberikan warisan dan perlindungan bagi keluarga tercinta. Jadilah peserta BPJS Ketenagakerjaan dan rasakan manfaatnya,” ajaknya dengan semangat.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat Kabupaten Lahat tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, manfaat yang diperoleh, serta kemudahan pendaftaran secara mandiri. Kelompok pekerja BPU dinilai memiliki risiko kerja yang tidak kalah besar dibandingkan pekerja formal, sehingga layak mendapatkan perlindungan yang sama.
Dalam sosialisasi tersebut, peserta mendapatkan penjelasan rinci mengenai mekanisme pendaftaran, besaran iuran, serta prosedur klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
