Atasi Kelangkaan LPG 3 Kg, Bupati Karimun Luncurkan Dua Solusi Strategis
KARIMUN, Digitalterkini.com — Menanggapi keluhan luas masyarakat terkait antrean panjang dan kelangkaan gas LPG 3 Kg di berbagai titik distribusi, Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah, mengambil langkah cepat dan terukur untuk menuntaskan akar persoalan distribusi di wilayah kepulauan ini. Melalui Rapat Koordinasi Distribusi LPG 3 Kg yang digelar Selasa (27/10/2026), Pemerintah Kabupaten Karimun memetakan dua masalah utama: penumpukan puluhan ribu tabung rusak serta rumitnya birokrasi kepabeanan.
Hasil inspeksi lapangan menunjukkan bahwa kelangkaan yang terjadi bukan murni akibat kurangnya alokasi pasokan. Hingga September 2026, realisasi kuota LPG 3 Kg di Karimun telah mencapai 5.465,04 ton dari total target tahunan sebesar 6.617 ton.
Kendala justru terletak pada menumpuknya 29.110 tabung afkir atau rusak di gudang agen yang belum dapat segera diganti, serta tingginya biaya dan keterbatasan logistik pelayaran antar-pulau. Kondisi ini berdampak langsung bagi masyarakat maupun 26.698 pelaku Usaha Mikro yang bergantung pada ketersediaan LPG. Bahkan frekuensi pengiriman ke wilayah seperti Pulau Kundur turun dari 4–5 kali seminggu menjadi hanya 2–3 kali per minggu.
Menyikapi situasi tersebut, Bupati Karimun menegaskan pemerintah daerah tidak akan tinggal diam dan telah menyiapkan rencana aksi yang solutif, komprehensif, dan berkelanjutan.
“Saya sangat memahami dan merasakan keresahan warga serta pelaku UMKM kita yang kesulitan mendapatkan LPG 3 Kg. Setelah kita urai, masalah utamanya ada di puluhan ribu tabung yang rusak dan rantai distribusi yang terhambat birokrasi. Ini tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa,” ujar Bupati Iskandarsyah.
Dua langkah strategis yang segera dijalankan:
Pertama, mendorong pendirian Bengkel Pemeliharaan Tabung (BPT) di Kabupaten Karimun. Langkah ini agar perbaikan tabung tidak perlu lagi dikirim jauh ke Batam atau Tanjung Uban, sehingga waktu perputaran tabung menjadi jauh lebih cepat.
Kedua, Pemkab Karimun akan segera berkoordinasi dengan Bea Cukai dan Pertamina untuk membuka “Jalur Hijau” kepabeanan di kawasan Zona Perdagangan Bebas (FTZ).
“Tabung kosong yang akan diperbaiki tidak boleh tertahan regulasi. Dengan Jalur Hijau, waktu tunggu bisa dipangkas hingga 80 persen. Saya pastikan pemerintah daerah hadir untuk menjaga dapur masyarakat dan UMKM kita tetap mengepul,” tegasnya.
Sebagai langkah segera, Bupati memastikan Pertamina Patra Niaga beserta para agen mempercepat perbaikan 5.000 hingga 7.500 tabung per bulan. Pemerintah juga mendorong penambahan armada kapal pengangkut untuk memulihkan kembali frekuensi pengiriman antar-pulau sesuai kebutuhan.
Pemkab Karimun mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan (panic buying). Jika menemukan praktik penimbunan atau penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), masyarakat diminta segera melaporkannya kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
