PWI Anambas Minta Pengawasan BBM Subsidi Nelayan Diperketat, Diduga Disalahgunakan untuk Proyek
Anambas, digitalterkini.com – Anggota pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Anambas, Hariyadi, meminta pengawasan terhadap penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi untuk nelayan diperketat.
Pernyataan itu disampaikan Hariyadi, menyusul adanya informasi dan keluhan dari nelayan terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan. Jumat (28/8/2026),
Menurut Hariyadi, pengawasan perlu dilakukan bersama oleh instansi terkait. Ia menyebut Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, serta aparat penegak hukum (APH) harus dilibatkan.
“Kami sering mendapatkan informasi bahwa BBM subsidi jenis solar yang diperuntukkan bagi nelayan diduga disalahgunakan untuk kebutuhan pekerjaan proyek di Anambas. Jika benar terjadi, tentu BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan menjadi tidak tepat sasaran,” ujar Hariyadi.
Ia menambahkan, persoalan ini juga menjadi keluhan sebagian nelayan. PWI bahkan memperoleh informasi mengenai dugaan adanya sejumlah SPBU mini yang menjual solar subsidi untuk kebutuhan pekerjaan proyek.
“Kalau memang untuk kebutuhan proyek, tentunya harus menggunakan BBM sesuai peruntukannya, bukan BBM subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat nelayan,” katanya.
Hariyadi menegaskan, pemerintah telah memberikan kemudahan dan subsidi BBM sebagai bentuk dukungan kepada nelayan. Karena itu, penyalurannya harus diawasi agar benar-benar diterima oleh yang berhak.
Ia juga meminta APH turut melakukan pengawasan apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan.
“Jika informasi tersebut benar dan ditemukan adanya pelanggaran, kami meminta aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hariyadi menyampaikan PWI Anambas dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas.
Koordinasi tersebut akan membahas penyaluran BBM subsidi bagi nelayan, termasuk mendorong pengawasan yang lebih ketat agar bantuan pemerintah tepat sasaran.
“Kami bersama pengurus PWI Anambas akan berkoordinasi dengan HNSI untuk membahas persoalan ini. Harapannya, penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai peruntukannya,” pungkas Hariyadi.
