Ranperda P-APBD 2026 Disampaikan, Empat Pilar Prioritas Pembangunan Karimun Ditetapkan
Karimun, digitalterkini.com — Bupati Kabupaten Karimun, Ing. H. Iskandarsyah, secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karimun.
Penyampaian ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menyesuaikan arah kebijakan fiskal guna mempercepat pergerakan ekonomi dan pembangunan daerah.
Dalam penyampaiannya, Bupati menekankan bahwa penyesuaian anggaran ini bukan sekadar urusan angka, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat pergerakan ekonomi daerah. Penyusunan P-APBD TA 2026 berpedoman pada kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2026, dengan mengusung tema besar: “Akselerasi Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif.”
“Anggaran perubahan ini bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan wujud nyata komitmen kami untuk memastikan pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Fokus kita adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat infrastruktur, dan memastikan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan semakin berkualitas,” tegas Bupati.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Bupati menetapkan empat pilar prioritas pembangunan dalam P-APBD 2026 yang diinstruksikan kepada seluruh jajaran instansi terkait:
1. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Mendorong konektivitas dan pemerataan akses publik di seluruh wilayah Kabupaten Karimun untuk membuka isolasi dan memperlancar urat nadi perekonomian
2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Memperkuat ketahanan ekonomi lokal, memberdayakan UMKM, dan mendukung usaha kerakyatan agar lebih mandiri dan berdaya saing
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan serta kesehatan sebagai investasi jangka panjang bagi generasi Karimun
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Mewujudkan efisiensi, responsivitas, dan transparansi pelayanan publik berbasis teknologi guna menunjang efektivitas birokrasi.
Sebagai wujud transparansi, Bupati memaparkan struktur penyesuaian keuangan daerah yang diproyeksikan mengalami kenaikan signifikan:
– Pendapatan Daerah — Target P-APBD 2026 ditetapkan Rp1.343.948.499.940,00 (±Rp1,34 Triliun), naik sebesar Rp219.389.577.173,00 (+Rp219,38 Miliar) dari target APBD Murni 2026 sebesar Rp1.124.558.922.767,00 (±Rp1,12 Triliun).
– Belanja Daerah — Proyeksi P-APBD 2026 mencapai Rp1.412.090.123.047,50 (±Rp1,41 Triliun), bertambah Rp113.100.786.536,50 (+Rp113,10 Miliar) yang difokuskan pada belanja produktif.
– Pembiayaan Daerah — Penerimaan pembiayaan sebesar Rp70.641.623.107,50 bersumber dari SiLPA Hasil Audit BPK RI TA 2025. Sementara itu, dialokasikan Rp2.500.000.000,00 (Rp2,5 Miliar) sebagai penyertaan modal kepada Perusda BPR Tuah Karimun guna memperkuat permodalan perbankan daerah dalam membantu usaha masyarakat. Pembiayaan netto tercatat Rp68.141.623.107,50.
Menutup penyampaiannya, Bupati menyampaikan harapan besar kepada jajaran legislatif agar Ranperda ini dapat segera dibahas dan disepakati tepat waktu.
“Kami berharap kemitraan yang solid dengan DPRD Kabupaten Karimun dapat memperlancar proses pembahasan Ranperda ini. Penetapan yang tepat waktu akan memastikan setiap program prioritas dapat segera dieksekusi dan memberikan dampak langsung bagi kemajuan Kabupaten Karimun,” tutup Bupati.
